BEKASI, ANSARIMADURARAYA.ID — Kebutuhan hunian masyarakat dan upaya mengurangi risiko banjir menjadi dua persoalan yang perlu berjalan beriringan dalam penataan ruang Kabupaten Bekasi. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI
PAMEKASAN, — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI (Madura), Hj. Ansari, menyebut maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang mencuat
Hj Ansari Prihatin Peristiwa Ibu Diduga Bunuh Anak di Pamekasan, Minta Penyebab Diungkap Secara Utuh
PAMEKASAN — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI (Madura), Hj. Ansari, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa seorang ibu berinisial D.A yang diduga melakukan kekerasan
PAMEKASAN — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI Madura, Hj. Ansari, mengajak masyarakat memulai mitigasi bencana dari lingkungan rumah dengan memperkuat kepedulian terhadap kebersihan
PAMEKASAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI Madura, Hj. Ansari, mendorong penguatan literasi keuangan haji agar masyarakat memahami peran Badan Pengelola Keuangan Haji
PAMEKASAN - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI Madura, Hj Ansari, menegaskan pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI Madura Raya, Hj. Ansari, menyoroti persoalan penyaluran bantuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. Hal itu
*Oleh: Taufadi Dalam catatan (8) ini saya ingin menyajikan cerita kegiatan ziarah ke tempat penuh makna di sekitar Makkah pasca Armuzna yang dikoordinir oleh KBIHU al-Mabrur, di antaranya: ke Jabal
Makkah — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Jawa Timur XI Madura Raya, Hj Ansari, mengajak masyarakat memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya
Oleh: Taufadi* Untuk musim haji tahun 1447 H/2026 M, sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2025 perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,